Materi Sejarah Indonesia Kelas 12 Demokrasi Liberal
Pengertian Demokrasi Liberal
artinya sistem pemerintahan yg menempatkan Presiden sebagai ketua negara, dan Perdana Menteri menjadi ketua pemerintahan dan pimpinan kabinet. Masa pemerintahan ini berlangsung semenjak lepas 17 Agustus 1950 hingga lima Juli 1959. pada sistem politik demokrasi liberal, posisi parlemen legislatif berperan bertenaga untuk memengaruhi kabinet. Bahkan, mereka mampu lho menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya.
Pemerintahan Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal, sinkron namanya memiliki karakteristik yang enggak terlepas dari filosofi politik liberal dan demokrasi. ada beberapa karakteristik spesifik yang membedakan politik demokrasi liberal menggunakan politik lainnya, seperti:
Adanya pemilihan umum yg bebas, adil, serta teratur.
ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial untuk menghindari pemerintahan yang terlalu terpusat.
Konstitusi menjadi landasan krusial bagi negara.
Kepentingan pribadi lebih primer dibandingkan kepentingan negara.
gerombolan warga terpecah menjadi 2 yaitu lebih banyak didominasi dan minoritas.
terdapat ketidakseimbangan dimana grup mayoritas bisa memilih kebijakan keputusan ad interim kebebasan minoritas terbatas.
Kabinet-Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – tiga Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- lima Juli 1959)
PERKEMBANGAN POLITIK dan EKONOMI INDONESIA pada UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN
DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)
1. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL
•
B. KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL
C. KEBIJAKAN PEMERINTAH buat MENGATASI duduk perkara EKONOMI MASA LIBERAL
Kehidupan ekonomi Indonesia sampai tahun 1959 belum berhasil menggunakan baik dan tantangan yg menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah buat memperbaiki syarat ekonomi adalah menjadi berikut.
1. Gunting Syafruddin
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
6. planning Pembangunan 5 Tahun (RPLT)
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video sejarah kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik bangsa indonesia pada masa demokrasi liberal di indonesia pernah loh menerapkan sistem demokrasi liberal kok bisa masih ingatkah pada video sejarah sebelumnya tentang disintegrasi bangsa buat yang belum nonton kalian bisa nonton dulu ya videoku yang tampilannya seperti ini pada video tentang disintegrasi bangsa kita sudah membahas kan bahwa dari hasil konferensi meja bundar tahun 1949 bentuk negara indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau kita sebut dengan republik indonesia serikat pada masa itu indonesia terbagi menjadi tujuh negara bagian namun masa berlakunya bentuk negara republik indonesia serikat ini tidak bertahan lama bahkan tidak sampai satu tahun karena rakyat indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini adalah taktik belanda untuk memecah belah bangsa indonesia rakyat menuntut pemerintah pusat agar saikan bentuk negara indonesia kembali menjadi kesatuan atas tuntutan rakyat indonesia inilah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17-08-1950 mengubah indonesia kembali menjadi negara kesatuan republik indonesia dengan hukum dasar yang berlaku saat itu adalah undang-undang dasar sementara tahun 1950 atau yang kita kenal dengan istilah uud s 50 pada masa itu indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahannya parlementer sekarang kita bahas ya bagaimana kehidupan politik bangsa indonesia pada masa demokrasi liberal masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik karena sistem kepartaian yang berlaku di indonesia saat itu adalah multi partai beberapa hai besar yang terkenal diantaranya masyumi pni nu dan pki pada masa demokrasi liberal indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer apa itu pemerintahan parlementer parlemen itu sendiri adalah badan legislatif ya atau yang sekarang kita kenal dengan mpr dpr dan dpd sistem pemerintahan parlementer beberapa cirinya diantaranya kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri sedangkan presiden hanya sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan kabinet atau para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen lamanya masa jabatan kabinet atau para menteri tidak diatur karena perdana menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya selama masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu sembilan tahun yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1959 indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet nah kita bahas satu persatu ya yang pertama kabinet natsir masa jabatannya dimulai pada tanggal enam september 1950 dan berakhir pada 20 maret tahun 1951 ya kabinet ini hanya bertahan enam bulan saja hai jatuhnya kabinet natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan masalah irian barat dan adanya mosi tidak percaya dari pni menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 dan dianggap terlalu menguntungkan partai masyumi tapi dibalik itu sebetulnya ada program kerja kabinet natsir yang patut kita banggakan yaitu pada masa ini indonesia berhasil masuk menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa yang kedua kabinet sukiman yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 27 april 1950 satu dan berakhir pada tanggal 3 april 1950 dua pada masa kabinet sukiman banyak sekali terjadi masalah politik masalah yang akhirnya membawa kabinet ini di bukan adalah penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh menteri luar negeri ahmad soebardjo dengan duta besar amerika dalam mutual security act atau undang-undang kerjasama keamanan perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari amerika serikat untuk indonesia bekerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut indonesia kabinet sukiman dituduh membela blok barat yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan blok timur akhirnya parlemen pun menggugat dan menjatuhkan kabinet sukiman hai yang ketiga kabinet wilopo yang memulai masa jabatannya pada tanggal 3 april 1950 2 sampai dengan 30juli 1953 kabinet ini berhasil bertahan selama lima belas bulan lebih lama ya dari kabinet-kabinet sebelumnya karena kabinet ini merupakan koalisi dari partai pni dan masyumi selain itu dalam kabinet ini juga dibentuk sebuah kabinet zaken yaitu suatu kabinet yang menteri menterinya berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik sayangnya pada masa kabinet wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor impor yang tidak terkendali serta munculnya berbagai gerakan sparatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan pada akhirnya kabinet ini berakhir karena adanya sri tanjung morawa sumatera selatan dimana pemerintah menyerahkan kembali tanah deli planters vereeniging dan mengerahkan polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah tersebut 5 petani tewas pada peristiwa tersebut hal ini tentu memicu kemarahan ketua serikat petani indonesia bernama sidik kertapati mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet wilopo mosi tersebut diterima oleh parlemen dan masa jabatan kabinet wilopo pun berakhir yang keempat kabinet ali sastroamidjojo ke-1 masa jabatannya dimulai dari satu agustus 1953 dan berakhir pada tanggal 24juli 1955 kabinet ini telah banyak berperan dalam eksistensi indonesia di kancah internasional salah satu prestasi kabinet ini yang kita banggakan adalah gerakannya konferensi asia afrika di bandung tahun 1955 kabinet ini juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan utang indonesia terhadap belanda selain itu kabinet ini berhasil membentuk panitia pemilihan umum kabinet ali sastroamidjojo 1 jatuh karena adanya masalah dengan angkatan darat pemerintah mengangkat bambang utoyo sebagai kepala staf tni ad atau kasat pengangkatan ini tidak disetujui oleh petinggi-petinggi tni ad pada tanggal 27 jun 1955 terjadi aksi boikot dari kalangan perwira angkatan darat aksi inilah yang menyebabkan kabinet ini jatuh yang kelima kabinet burhanuddin harahap yang memulai masa jabatannya pada tanggal 12 agustus 955 dan berakhir pada tanggal 3 maret 1956 kabinet ini akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan tni angkatan darat kabinet burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota dpr dan anggota dewan konstituante konstituante adalah sebuah dewan yang dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar yang baru pengganti uuds 50 yang masih bersifat sementara berakhirnya masa jabatan kabinet burhanuddin pada tanggal 3 maret 1956 bukan karena dijatuhkan atau pun mengundurkan diri melainkan karena tugasnya dianggap sudah selesai yang keenam kabinet ali sastroamijoyo ke-2 untuk kedua kalinya * sastroamidjojo dipilih oleh presiden soekarno sebagai perdana menteri masa jabatan kabinet ini dimulai pada tanggal 24 mar 1956 sampai 14 mar 1957 pada periode kedua ini kabinet ali sastroamidjojo berkualiti dengan partai-partai besar seperti pni masyumi dan nu sedangkan partai pki tidak dilibatkan karena ditolak oleh tokoh-tokoh islam pada masa ini ali sastroamidjojo sebagai perdana menteri dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah sikap ali inilah yang membuat nu dan masyumi menarik dukungan dan menteri-menterinya keluar dari kabinet ali sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinet dan memaksa ali untuk mengembalikan mandatnya kepada presiden hai kabinet ali sastroamidjojo pun berakhir lagi sebelum memilih perdana menteri pengganti ali sastroamidjojo presiden soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini sangat tidak cocok diterapkan di indonesia soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin perdebatan dikalangan elite politik pun terjadi soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstra parlementer yaitu sebuah kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan kabinet tersebut diberi nama kabinet karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama insinyur haji juanda sebagai perdana menterinya sehingga kabinet ini disebut juga sebagai kabinet djuanda yang terakhir kabinet djuanda di masa jabatannya dimulai pada tanggal 9 april 1957-1959 kabinet ini dibentuk dengan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik pada masa kabinet djuanda banyak program kerja yang terealisasikan salah satunya berhasil menyatakan kepada dunia mengenai penetapan batas laut teritorial indonesia dari tiga mil menjadi 12 mil peristiwa ini kita kenal dengan deklarasi djuanda 13-12-1957 sedangkan masalah yang dihadapi oleh kabinet djuanda adalah adanya peristiwa percobaan pembunuhan presiden soekarno di cikini tahun 1957 dan sidang dewan konstituante yang tidak kunjung selesai sebelum masa kabinet djuanda dimulai soekarno telah mengadakan sidang dewan konstituante pada tahun 1956 dengan tujuan menghasilkan undang-undang dasar yang baru namun sampai dengan tahun 1959 dewan konstituante masih belum menghasilkan undang-undang dasar yang baru selain itu persoalan perebutan wilayah irian barat dengan belanda pun tidak kunjung selesai padahal masalah ini selalu menjadi program kerja utama di setiap kabinet tapi tidak satupun kabinet berhasil menarik kembali irian barat dari tangan belanda atas dasar itulah soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 dekrit adalah perintah yang dikeluarkan seorang kepala negara atau pemerintah di saat negara dalam keadaan darurat isi dekrit presiden yang dikeluarkan oleh presiden soekarno adalah dewan konstituante dibubarkan undang-undang dasar 45 diberlakukan kembali sehingga uuds 50 tidak berlaku lagi serta membentuk dewan pertimbangan agung sementara dan majelis permusyawaratan rakyat sementara dengan dikeluarkannya dekrit presiden maka berakhirlah demokrasi liberal di indonesia dan berakhir pula masa jabatan kabinet djuanda dan pemerintahan parlementer terima kasih ya sudah mau menyimak jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya tifikasi nya ya supaya kalian bisa update terus video-video pembelajaran sejarah selanjutnya semoga bermanfaat dan
